Dari zaman masa penjajahan hingga sekarang, untuk mendapatkan sebuah kerja di tanah air masih sesuatu yang langka. Entah apa yang sudah terjadi, tapi yang jelas kemerdekaan yang dicita-citakan oleh pahlawan-pahlawan pendiri bangsa ini belumlah tercapai dengan baik. Buruknya sistem birokrasi dari pemerintahan membuat kemajuan yang dicapai oleh negeri ini mendekati statis bahkan minus. Setiap tahun penerimaan dan pembukaan serta penyaringan lowongan kerja untuk bekerja di lingkungan pemerintahan (atau lebih akrab ditelinga kita dengan sebutan tes CPNS / Calon Pegawai Negeri Sipil) selalu menjadi perhatian publik.  Hal ini lumrah dan wajar karena disinyalir penerimaan CPNS hingga sampai sekarang masih dengan penuh intrik dan suap. Belum lagi ditambah sistem yang amburadul, sehingga menyebabkan keadaan yang saling terbalik, dimana orang-orang yang seharusnya dapat lolos menjadi PNS gagal dan sebaliknya orang-orang yang tidak berkompeten atau tidak layak malah lolos jadi PNS.

Pelaksanaan seleksi lowongan kerja pegawai negeri sipil (PNS) masih kental akan nuansa KKN. Sehingga tidak heran jika nuasna nepotisme dan kolusi sering mewarnai penerimaan pegawai baru PNS. Yang lebih disayangkan lagi adalah dugaan yang makin parah dimana hal ini terjadi tidak hanya ditingkat pusat, tapi sampai juga ke tingkat daerah-daerah. Hal ini makin diperparah dengan adanya otonomi daerah semenjak terjadinya reformasi yang menggulingkan pemerintahan orde baru. Pada masa pemerintahan orde baru pembangunan terlalu terpusat, dan apa saja sebagian besar mayoritas bersifat terpusat, dan zaman reformasi berkebalikannya namun sayangnya kebablasan. Oleh karena itu, maka baru-baru ini TRBP atau kepanjangannya Tim Reformasi Birokrasi Pusat melakukan tindakan pencegahan untuk terjadinya praktek tidak fair dalam penerimaan CPNS di departemen keuangan.

Seperti yang kita ketahui, untuk mendapatkan hasil yang optimal maka hendaknya juga dikerjakan oleh sumber daya manusia yang bagus. Jika tenaga kerja PNS saja masuknya tidak melalui seleksi yang bagus, jujur dan adil, maka sudah pasti ketahuan kualitas SDM tersebut seberapa tingkatannya! Untuk menjalankan pelayanan publik yang memuaskan dan sebagai penunjang kemajuan negeri ini, sudah saatnya dibenahi dahulu dari kualitas tenaga kerja di pemerintahan. Dengan adanya proses seleksi yang murni dan bebas dari kecurangan, maka akan didapatkan sumber daya masyarakat yang berkualitas dan kompeten di bidangnya, sehingga pada tahap berikutnya akan berdampak langsung pada kinerja dan produktifitas pemerintah dalam melayani masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai kemajuan pembangunan yang maksimal. Peningkatan kualitas dari proses seleksi masuk CPNS dapat dilakukan mulai dari langkah-langkah yang ringan seperti panitia rekrutmen harus memperketat proses seleksi di setiap tingkat dan mengabaikan segala bentuk koneksi yang dimiliki oleh para pelamar. Kemudian pembersihan dapat dimulai dari kalangan internal seperti memperkecil munculnya oknum yang dapat meloloskan calon pelamar kerja dengan syarat uang sogokan tertentu dan masih banyak cara sederhana lainnya yang dapat diterapkan oleh pemerintah!

Lowongan Kerja Via Internet 

Dapatkan pekerjaan dengan penghasilan
 hingga US$ 3000 DOLAR atau Rp 30 Juta /Bulan
dari Blog Sederhana
Bahkan Lebih Jika Anda Mau Serius!