Artikel Dunia Lowongan Kerja Indonesia

Sebagai Negara berkembang, Indonesia masih tergolong Negara yang kurang peduli dengan kualitas mutu kesehatan di tengah masyarakat. Salah satu bukti nyatanya adalah dengan kurangnya tenaga medis baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Ditengah-tengah banyaknya isu yang menerpa negeri ini, nampaknya isu kesehatan masih tergolong dalam kebijakan yang stagnant dan belum terkoordinir. Sebut saja masalah penyakit musiman seperti demam berdarah, malaria dan sebagainya, dimana dalam penanganannya masih terkesan instant. Dimana belum terlihat upaya dan kebijakan pemerintah yang bersifat investasi agar wabah tersebut tidak terulang lagi.

Ditinjau dari segi tenaga medis lagi, kebijakan pemerintah masih belum tepat sasaran. Salah satu indekasi tersebut terlihat dari tingkat kebijakan pemerintah yang menggunakan subsidi atau beasiswa di perguruan tinggi. Jika kita masuk atau melakukan survei ke perguruan tinggi untuk fakultas kedokteran, maka jagan kaget jika kita akan banyak menjumpai mahasiswa asing yang menimba ilmu dengan biaya subsidi yang dikeluarkan pemerintah. Adapun factor yang sangat mendorong terjadinya hal ini adalah perlombaan dari perguruan tinggi (terutama PTN) dalam membentuk image brand di masyarakat. Adanya isu yang mengatakan bahwa semakin banyak mahasiswa asing yang ada di suatu perguruan tinggi, maka dapat diasumsikan oleh masyarakat bahwa perguruan tinggi tersebut memilki mutu yang baik.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa system pemerintahan yang sekarang berjalan (di era reformasi) adalah menggunakan system otonomi daerah. Peranan perubahan sistempemerintahan ini memiliki dampak positif dan negative dalam peningkatan mutu kesehatan di Indonesia. Faktor positifnya adalah daerah akan lebih dapat memiliki peranan dalam megatur kebijakan pemerintahan daerahnya (termasuk kebijakan dalam bidang kesehatan didaerahnya). Hal ini tentunya akan membuka lebar-lebar pintu bagi generasi muda didaerah tersebut agar dapat mendapatkan dan membuaka lowongan kerja baru (terutama dalam kesehatan). Otonomi daerah dikatakan bagaus disini karena pemerintahan daerah itu sendiri telah paham betul tentang seluk beluk permasalahan di daerahnya jika dibandingkan dengan pemerintahan pusat. Kemudian factor negatifnya adalah kekurangan dana (uang/modal) yang di alami daerah tertentu yang mana belum siap menerima atau menjalankan otonomi daerah sehingga masih perlu dukungan dan dorongan dari pemerintah pusat (terutama permasalahan anggaran). Selain pengaruh dari perubahan system permerintahan di atas, peningkatan mutu kesehatan masih banyak permaslahan yang harus segera di selesaikan.

Diantaranya adalah (1). Jenis penyakit atau plonya yang semakin berkembang (semakin kompleks. Perkembangan dunia medis sangatlah pesat dalam beberpa tahun terakhir, namun sayangnya hal itu juga diikuti oleh perkembangan jenis penyakit yang terjadi di masyarakat. Salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah jenis penyakit yang bias menular (baik yang mudah maupun susah). (2). Tingginya kesenjangan social di masyarakat. Jelas hal ini menjadi masalah besar, karena rendahnya tingkat penghasilan dan pendapatan individu akan sangat mempengaruhi tunjangannya dalam kesehatan.Apalagi sampai saat ini pemerintah belum bias mensubsidi 100% tunjangan kesehatan masyarakat (terutama masyarakat menengah ke bawah). (3). Menurunnya tingkat fasilitas public atau yang sangat dikuatirkan adalah makin banyaknya fasilitas kesehatan public beralih ke pihak swasta sehingga akan mengarahkan ke tujuan kemersialisasi kesehatan. Dan masih banyak tantangan lainnya yang harus dihadapi oleh dunia medis di tanah air.